Oleh: Casim Hermanto, Ketua BSKN Provinsi Bengkulu
Demonstrasi terkait penyegelan kantor Wakil Bupati Lebong menjadi sorotan publik sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Aksi ini mencerminkan dinamika kehidupan demokrasi, di mana masyarakat menggunakan hak konstitusional mereka untuk menyuarakan pendapat. Hak ini dilindungi oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi.
Mengapa Demonstrasi Terjadi?
Penyegelan kantor Wakil Bupati Lebong dianggap sebagai simbol ketidakberesan dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Demonstrasi muncul sebagai respons masyarakat yang merasa kebutuhan dan aspirasi mereka diabaikan. Aksi ini menjadi saluran bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendorong pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.
Namun, langkah Wakil Bupati yang melaporkan dugaan tindak pidana penggerusakan terkait aksi tersebut memunculkan perdebatan. Meski laporan resmi ini menjadi bagian dari proses hukum yang sah, penting untuk memandang demonstrasi sebagai bentuk ekspresi, bukan tindakan anarkis. Esensi dari aksi ini adalah menyuarakan keadilan dan mencari perhatian atas masalah mendesak yang dihadapi masyarakat.
Menangkap Pesan di Balik Aksi
Kekecewaan masyarakat harus dilihat sebagai sinyal adanya masalah mendalam yang perlu ditangani secara komprehensif. Dalam konteks ini, semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus memahami motivasi di balik aksi demonstrasi. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih bijak, di mana dialog terbuka menjadi solusi utama untuk meredakan ketegangan.
Proses hukum terhadap para demonstran perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Adagium hukum “Vox Populi Vox Dei” atau “Suara rakyat adalah suara Tuhan” menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab mendengarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah represif terhadap aksi rakyat justru dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya diayomi.
Membangun Dialog yang Produktif
Demonstrasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Pemimpin harus memahami bahwa keberadaan mereka bergantung pada dukungan rakyat. Sebagai gantinya, pemerintah dapat menginisiasi dialog konstruktif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi tanpa memperburuk situasi melalui tindakan hukum yang terburu-buru.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki peluang besar untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan solutif. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan inklusif, sehingga mampu menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Harapan untuk Masa Depan Lebong
Ke depan, diharapkan Polres Lebong tidak hanya fokus pada aspek hukum dalam menyikapi aksi demonstrasi, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan emosional yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan yang bijaksana, demonstrasi ini dapat menjadi titik awal perubahan yang lebih baik bagi pemerintahan di Lebong.
Suara rakyat adalah amanah. Pemerintah harus mendengar, mengayomi, dan merespons dengan langkah-langkah yang mencerminkan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat. Hanya dengan cara ini, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjaga, menciptakan kondisi yang harmonis dan adil bagi semua.
