KEPAHIANG, iNews.Network — Pemerintah Kabupaten Kepahiang resmi memasuki tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., menyerahkan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Jumat (10/7/2026).
Dalam penyampaian tersebut, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.” Tema itu menjadi arah utama kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang untuk tahun anggaran mendatang.
Bupati Zurdi Nata mengatakan arah kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Bengkulu, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan serta potensi daerah.
“Tema ini kami susun selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Bengkulu, namun tetap berfokus pada kebutuhan nyata serta potensi unggulan yang dimiliki Bumi Sehasen,” ujar Zurdi Nata dalam penyampaian nota pengantar.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang disampaikan pemerintah daerah, total pendapatan Kabupaten Kepahiang pada rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp657.216.019.424.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp61.123.528.000, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp582.022.497.422.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp732.972.309.592. Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, rancangan APBD 2027 mencatat defisit anggaran sekitar Rp75,78 miliar.
Besaran belanja yang dirancang pemerintah daerah menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah. Karena itu, pembahasan bersama DPRD akan menjadi tahapan penting untuk mencermati kemampuan fiskal dan prioritas belanja daerah.
Bupati Kepahiang menjelaskan, kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus, disamping peningkatan pelayanan dasar pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah juga menempatkan pemulihan serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan.
Arah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Namun, seluruh program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD 2027 masih akan melalui proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kepahiang. Dengan demikian, angka dan kebijakan dalam KUA-PPAS belum dapat diposisikan sebagai APBD definitif sebelum seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan selesai dilaksanakan.
Selain mengandalkan transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyatakan akan terus berupaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi PAD.
Menurut Bupati, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pengelolaan belanja yang disiplin dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus gencar menggali potensi daerah, meningkatkan penerimaan PAD, serta mengelola keuangan secara ketat, hemat, dan transparan. Setiap rupiah harus bermanfaat maksimal bagi rakyat,” kata Zurdi Nata.
Pernyataan tersebut menempatkan efisiensi dan transparansi sebagai bagian penting dalam pengelolaan APBD 2027. Optimalisasi PAD juga diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan transfer.
Setelah disampaikan dalam sidang paripurna, dokumen KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD.
Pembahasan tersebut akan menentukan penyempurnaan arah kebijakan anggaran, prioritas program, serta plafon anggaran sementara sebelum berlanjut ke tahapan penyusunan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Proses pembahasan diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepentingan masyarakat.
Dengan tema kesejahteraan dan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menargetkan rancangan anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran program, kemampuan pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Kepahiang. (Adv/Ujang Tarmizi)
Tinggalkan Balasan