iNews.Network, KEPAHIANG – Penataan dan pengawasan aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang dilakukan untuk memastikan seluruh barang inventaris daerah tercatat secara tertib, terpelihara, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang dengan melibatkan perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu bersama jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), serta seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kabupaten Kepahiang.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kejaksaan memberikan arahan mengenai pentingnya menjaga dan menggunakan aset milik daerah secara bertanggung jawab. Salah satu perhatian utama adalah penggunaan kendaraan dinas, khususnya sepeda motor operasional yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Bengkulu menegaskan bahwa aset daerah merupakan barang milik publik yang harus dijaga, dicatat, dan digunakan sesuai peruntukannya.

Penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif hingga permasalahan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain aspek penggunaan, Seksi DATUN juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumen kepemilikan aset. Setiap proses pemindahan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan barang inventaris harus memiliki pencatatan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun ketidakjelasan status kepemilikan aset pemerintah pada masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang memberikan penjelasan kepada peserta mengenai mekanisme pengelolaan aset di lingkungan instansinya. Penjelasan tersebut mencakup prosedur penggunaan, perawatan, hingga pelaporan barang inventaris yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan sektor pertanian.

Kepala Dinas Pertanian juga mengingatkan seluruh PPL agar turut bertanggung jawab dalam menjaga serta merawat fasilitas dan kendaraan operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat di lapangan.

Kegiatan penataan aset berlangsung lancar dan mendapat perhatian dari para peserta. Melalui kegiatan ini, pengelolaan barang milik daerah diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Penataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap aset pemerintah agar pemanfaatannya benar-benar mendukung kelancaran tugas aparatur serta peningkatan pelayanan sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang.

Dengan administrasi yang tertib dan pengawasan yang berkelanjutan, aset pemerintah diharapkan dapat terpelihara dengan baik serta memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (Ujang Tarmizi)