iNews.network, Jakarta – 11 September 2025. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), Muhad Diamin, menyampaikan pandangan kritis terkait reformasi parlemen di Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya masa jabatan anggota legislatif, baik di DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, dibatasi maksimal dua periode.
Selain itu, ia menegaskan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di parlemen. Salah satu syaratnya, kata Diamin, anggota DPR sebaiknya memiliki minimal pendidikan strata satu (S1). Hal tersebut diyakininya akan berdampak positif terhadap kualitas pembahasan undang-undang dan fungsi pengawasan.
“Dewan Perwakilan Rakyat harus dihuni orang-orang berkapasitas intelektual tinggi dan berintegritas. Saat mereka dilantik, tuannya bukanlah ketua partai, melainkan rakyat Indonesia. Itulah yang harus dijunjung,” tegasnya.
Diamin juga menyoroti pentingnya menghapus stigma politik yang merusak citra parlemen. Ia menilai, narasi-narasi yang tidak sehat justru menghambat upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR.
“Wakil rakyat harus berani keluar dari bayang-bayang stigma yang merugikan citra parlemen di mata masyarakat. Reformasi mental dan sikap politik yang sehat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Diamin mendorong DPR memberi teladan dalam penggunaan anggaran. Ia menilai berbagai fasilitas berlebihan, seperti rumah dinas, hotel saat reses, hingga tunjangan yang tidak relevan, sebaiknya dipangkas demi efisiensi APBN.
“Sudah waktunya DPR memangkas semua dana yang tidak perlu. Anggaran negara harus lebih banyak diarahkan untuk kepentingan rakyat secara langsung. Apalagi di tengah kondisi sulit saat ini, dewan harus menunjukkan empati,” tambahnya.
Pandangan yang disampaikan Muhad Diamin ini sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat yang menghendaki DPR lebih transparan, efisien, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Ia menekankan bahwa reformasi parlemen tidak hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut moral dan tanggung jawab wakil rakyat kepada konstituennya.
“Reformasi parlemen adalah kunci. Jika DPR transparan, efisien, dan berintegritas, maka kepercayaan rakyat akan kembali,” tutupnya. (Red)
1 Komentar