Semarang, iNews.network – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan seperti biasa, meskipun Bupati Pati Sudewo tengah menjalani proses hukum setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa roda pemerintahan daerah tidak boleh berhenti akibat persoalan hukum yang menimpa kepala daerah. Seluruh aparatur sipil negara diminta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Tidak boleh ada gangguan, apalagi sampai merugikan warga,” ujar Taj Yasin saat ditemui di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1/2026).
Taj Yasin mengaku mengetahui informasi OTT tersebut melalui pemberitaan media. Hingga saat ini, Pemprov Jateng masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait perkembangan dan konstruksi perkara yang sedang ditangani.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan menunggu keterangan resmi. Pemerintah provinsi tidak ingin berspekulasi sebelum ada informasi yang jelas,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.
Menurutnya, proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami mendukung langkah KPK dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
Selain itu, Taj Yasin juga mengingatkan para kepala daerah di Jawa Tengah untuk menjaga amanah jabatan serta menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.
“Ini menjadi pengingat bagi semua kepala daerah agar senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan publik,” tambahnya.
Terkait penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati, Taj Yasin memastikan seluruh program penanggulangan dan bantuan kepada warga terdampak tetap berjalan optimal.
Distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan bagi kelompok rentan terus dilakukan.
“Bantuan untuk korban banjir tetap disalurkan, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga layanan kesehatan bagi lansia, ibu hamil, dan warga dengan kondisi medis tertentu,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga mengoptimalkan layanan pengaduan melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni sebagai saluran komunikasi masyarakat untuk melaporkan kebutuhan mendesak.
“Kami pastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam pelayanan, termasuk dalam penanganan banjir,” pungkas Taj Yasin. (lim)
Tinggalkan Balasan